Sejumlah sivitas akademi kampus di Indonesia mulai bergerak menyampaikan petisi terhadap Jokowi untuk menanggapi kondisi politik Indonesia saat ini. Para sivitas ini menyinggung perihal etika hingga kewarganegaraan presiden yang dirasa telah menyimpang.
Beberapa universitas yang bergerak dalam petisi ini adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI) dan masih ada kampus lain yang ikut bersuara dalam menanggapi situasi ini.
Anies Baswedan yang merupakan calon presiden nomor urut 1 serta seorang akademisi pun menanggapi petisi ini dengan perasaan senang karena kampus tidak hanya diam melihat kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja.
“Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa,” jawab Anies ketika ditemui pada hari Jumat (2/2/2024).
Baginya, para akademika ini sudah sepatutnya untuk bersuara terhadap atmosfir demokrasi yang sedang terjadi saat ini karena, pemilu adalah penetuan masa depan negara.
“Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor,” tegasnya.
Ganjar Pranowo pun tidak ketinggalan memberikan tanggapannya soal gerakan yang dilakukan para akademika ini. Ia menyebut bahwa saat ini para intelektual tengah mengingatkan masyarakat dari semua kalangan.
“Inilah para intelektual yang mengingatkan kita semuanya,” ujar Ganjar ketika ditemui di acara Hajatan Rakyat di Lapangan Watu Gajah Semanding, Tuban, Jawa Timur (2/2/2024).
“Artinya jangan sampai menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk reformasi, begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat” ujarnya.
Ganjar menyatakan bahwa kondisi demokrasi yang sedang tidak beres ini lah yang telah menggerakkan para intelektual untuk minta segera dilakukannya perbaikan.
Petisi dari para sivitas akademika ini rata-rata memiliki persamaan dalam tuntutan mereka yaitu, mendesak Jokowi tidak melakukan berbagai tindakan yang dianggap mampu mencoreng nilai demokrasi dengan memihak salah satu paslon dan tidak menggunakan sumber daya negara demi kepentingan politik yang memihak.
