Para akademisi Indonesia ramai kritik Presiden Jokowi serta jajaran pemerintahan dibawahnya atas keterlibatan mereka dalam Pemilu 2024. Terhitung Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Jokowi. Pernyataan UI datang dari perkumpulan guru besar, UGM, dari sejumlah akademisi, sedangkan UII merilis pernyataan resmi mewakili seluruh Civitas Akademika.
Sejumlah akademisi ini memiliki kritik serupa kepada presiden Indonesia tersebut. Guru Besar UI menuntut agar seluruh pejabat pemerintahan, ASN, dan aparat negara tak dipaksa untuk mengikuti calon presiden tertentu. Tak hanya itu, mereka juga mengutuk segala tndakan yang menindas kebebasan berekspresi, mengawal agar masyarakat dapat memilih siapapun yang mereka mau dalam pemilu, dan mengajak komunitas akademis di seluruh Indonesia untuk mengawal ketat proses pesta demokrasi tersebut.
Deklarasi yang diberi judul Pesan Kebangsaan Sivitas Akademika UI tersebut cukup keras mengkritisi Jokowi. “Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kejatian bangsa” ujar deklarasi tersebut. Mereka juga mengkritisi pembangunan ekstraktif dan eksploitatif serta permainan hukum oleh elite politik yang terjadi selama beberapa waktu terakhir.
Sedangkan akademisi-akademisi UGM mengkritik sesama kolega mereka tersebut dengan mengingatkan Jokowi bahwa ia harus “berpegang pada jati diri UGM” yang berarti bahwa ia tidak bermain-main dengan etika politik dan standar moral dalam pemilu. Tak hanya itu, akademisi UGM juga mengingatkan bahwa Jokowi, sebagai alumni kampus tersebut, harus mengamalkan nilai-nilai almamaternya.
Para akademisi tersebut lancarkan kritik keras soal bagaimana tindakan Jokowi justru menyimpang dari nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. “Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-pirinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial” sebut deklarasi tersebut. Bagi para akademisi di kampus Bulaksumur tersebut, Jokowi telah melenceng dari nilai-nilai demokratis dan etika politik yang sesuai.
Sedangkan Universitas Islam Indonesia secara spesifik menunjuk pencalonan Gibran sekaligus keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan pencalonan tersebut sebagai “indikator utama” dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Tak hanya itu, Civitas Akademika UII juga meminta Jokowi agar tak lagi berpihak, baik secara eksplisit maupun secara program seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai.
Pernyataan sikap itu mendesak Presiden Jokowi agar “tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga“, yang jelas merujuk kepada pencalonan anaknya sebagai pendamping Prabowo. UII juga menuntut Jokowi dan semua jajaran di bawahnya agar “berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis“. Tak hanya itu, mereka meminta secar eksplisit bagi siapapun pejabat pemerintah yang ikut dalam tim kampanye agar mundur dari posisi mereka.
Hal ini ditegaskan oleh UII sebagai bagian dari upaya Pemilu 2024 yang jujur, adil, dan aman. Tak hanya itu, para akademisi ini juga melancarkan kritik sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar iklim demokrasi di Indonesia tetap dan semakin sehat.
