Pernyataan Jokowi terkait presiden yang boleh berpihak dalam masa pemilu ini, menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Banyak yang merasa bahwa hal tersebut sah saja, juga yang mempermasalahkan hal ini karena menganggap demokrasi di negara ini dipertanyakan.
Para pakar pun memberi tanggapan mereka dan menganggap tindakan ini sebagai tidak etis dikarenakan presiden adalah simbol kepemimpinan negara. Netralitas menjadi kata penting agar demokrasi negara dapat berjalan dan tidak terjerumus kepemimpinan otoriter.
Bivitri Susanti sebagai pakar hukum tata negara beranggapan bahwa pernyataan Jokowi tidak etis dan melanggar hukum.
“Mungkin Pak Jokowi mengacu ke Pasal 282 UU Pemilu, tapi sebenarnya ada Pasal 280, Pasal 304, sampai 307” ujar Bivitri sesuai dilansir dari tempo.co
Bivitri menyebut bahwa pasal yang dia sebutkan itu membatasi dukungan atau membuat kebijakan yang dapat menguntungkan salah satu paslon. Berangkat dari pernyataan tersebut, Bivitri menyatakan pernyataan Jokowi telah melanggar hukum dan etik.
Pakar Hukum Tata Negara lain yang menanggapi perihal ini adalah Prof. Sugianto.
“Presiden sebaiknya cuti, karena sebagai pejabat negara tidak bisa dipisahkan apakah pada saat kampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak.” Jawab Sugianto sesuai dilansir dari rmol.id.
Batasan terhadap penggunaan fasilitas negara menjadi salah satu aturan jika seorang presiden ingin kampanye atau menyatakan keberpihakannya. Namun Sugianto berharap kepada Jokowi untuk netral selaku Pembina politik negara. Ditambah anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah cawapres nomor urut 2.
Direktur Pusat Studi Anti-korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menganggap netralitas harus dijaga agar tidak terjadinya pemerintahan otoriter.
“Netralitas betul-betul harus dijaga, dan tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos, proyek sarat klientelistik, dan konsesi sehingga kepemimpinan nasional akan tetap terjaga” ujar Satria
Tentu apa yang dilakukan Jokowi jelas terlihat merupakan dukungan kepada sang anak sulung, Gibran yang ikut dalam kontenstasi politik ini meski begitu, perlu diperhatikan rambu-rambu etika yang ada agar demokrasi tetap terjaga.
