Presiden Jokowi berkomentar cukup banyak soal debat capres pada Minggu (7/1) kemarin. Ia mengatakan bahwa sebaiknya format debat capres dievaluasi kembali. Pasalnya, ia merasa bawhwa banyak serangan antar-calon terjadi di dalam perdebata yangsifatnya menyerang personal dan bukan menyerang kebijakan. Ia mengkritik bagaimana visi dan misi masing-masing calon tidak banyak disampaikan pada malam tersebut. Justru, lebih banyak serangan yang sifatnya personal yang baginya akan mengecewakan masyarakat yang menonton. Akibatnya, ia merasa tayangan debat capres kurang bersifat mengedukasi bagi penonton.
Komentar Jokowi mengundang banyak kritik dari berbagai pihak.
Dari para peserta debat, Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, tidak setuju dengan presiden. Baginya itu hanya pandangan Jokowi saja. Ia juga ikut mengucapkan “tidak bahaya kah?” ketika mendengar komentar Jokowi bahwa format debat harus diganti. Partner dari Muhaimin, Anies Baswedan, kaget atas komentar Jokowi dan menganggap masyarakat dapat menilai pernyataan tersebut.
Sedangkan Mahfud MD selaku calon wakil presiden nomor urut 3 juga merasa format debat sudah baik sebagaimana semestinya. Tim kampanye Anies melalui Jazilul Fawaid justru menyarankan Jokowi agar langsung mendatangi debat. Dengan kehadiran langsung, ia dapat melihat jalannya perdebatan darik awal hingga akhir dan menghindari komentar-komentar yang tidak perlu. Hanya pihak tim kampanye Prabowo-Gibran yang menyetujui pernyataan Jokowi.
Sedangkan Ray Rangkuti, peneliti dari Lingkar Madani, menganggap komentar Jokowi kurang etis. Semestinya, ia tidak boleh mengomentari teknis, cara, atau materi debat dari pasangan calon manapuin. “Tidak layak dan tidak patut diucapkan oleh presiden” ujarnya. Khairunnisa Nur Agustyati dari Perludem menyatakan hal serupa. Ia mengkhawatirkan sinyal intervensi pemerintah dari ucapan Jokowi yang meminta format debat diganti. Seharusnya, proses penyelanggaraan pemilu dan termasuk di dalamnya debat capres-cawapres diserahkan sepenuhnya secara kepada KPU sebagai lembaga independen. “Akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu” jelasnya.
Tak hanya itu, Bakir Ihsan dari UIN Syarif Hidayatullah juga meminta Jokowi membatasi diri dengan komentar-komentarnya terkait debat. Dikhawatirkan ia tidak berdiri di balik semua calon presiden “walaupun fakta menunjukkan indikasi kuat keberpihakannya pada calon tertentu” ujarnya.
Selain itu, ucapan Jokowi dianggap sebagai bukti keberpihakannya terhadap calon tertentu. Al Araf dari Centra Initiative mengucapkan bahwa pernyataan Jokowi menunjukkan ia tidak netral dan justru berpihak kepada Prabowo sebagai calon presiden. Firman Noor dari Pusat Riset Politik BRIN juga memberikan komentar yang senada. Ia menganggap sentimen yang dikeluarkan oleh Jokowi biasa dilontarkan oleh kubu kampanye Prabowo-Gibran bersama dengan para pendukung mereka.
Lebih lanjut, Al Araf juga menyebutkan bahwa perdebatan pada malam itu banyak membahas soal kinerja dan kebijakan Prabowo. Hal-hal seperti pertahanan Indonesia dan pengadaan alutsista dianggap perlu diketahui oleh masyarakat luas. Ia justru mengkritik Prabowo yang dianggapnya datang tanpa data dan fakta yang mumpuni untuk mendukung performanya selama jalannya debat.
Kritik serupa juga diucapkan oleh Asrinaldi, pengamat politik dari Universitas Andalas. “Aneh juga kalau tidak dikuasainya substansi debat oleh capres dianggap serangan pribadi“, ucapnya, “karena yang ditanyakan adalah data dan fakta terkait dengan tema yang diperdebatkan di hadapan publik” lengkapnya. Dedi Kurniasyah dari Indonesia Political Opinion justru mengatakan bahwa balasan Prabowo kepada Anies-lah yang lebih mengarah personal dibandingkan komentar-komentar lain.
Pada akhirnya, KPU sendiri menolak untuk berkomentar balik. Format debat dianggap sudah final dan sudah disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di antaranya seluruh calon presiden dan wakil presiden yang ada.
