Badan Pengawas Pemilu, biasa disingkat dengan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap debat capres dan cawapres kepada KPU. Saran perbaikan ini dibuat usai pengawasan pada debat calon wakil presiden lalu yang diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Desember 2023.
Hasil dari pengawasan debat cawapres lalu mendapati waktu debat berlangsung selama 2 jam 44 menit atau 164 menit. Selama debat, Bawaslu tidak mendapatkan akses sepenuhnya dalam pengawasan langsung. Sehingga tidak maksimal mengidentifikasi kejadian khusus, dugaan pelanggaran prosedur, serta dugaan pelanggaran lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Hasil dari Pengawasan Debat Calon Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
Bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada KPU terhadap pelaksanaan debat Cawapres. Tertuang dalam surat nomor 1075/PM.00.00/K1/12/2023 pada 28 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah:
Bawaslu meminta pada KPU untuk memberikan akses penuh pada Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan melekat pada saat debat berlangsung dengan jumlah petugas sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan Bawaslu.
Bawaslu menyarankan KPU menyempurnakan tata tertib debat yang berfokus pada 4 hal:
- KPU dan penyelenggara meningkatkan pengamanan dan penertiban terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam acara debat paslon.
- KPU memperbaiki tata tertib debat dengan ketentuan sanksi bagi para pihak yang melanggar seperti, menyebabkan acara tidak kondusif, membawa artibut kampanye paslon, meneriakkan slogan/yel-yel, melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat paslon lain, dan menyebabkan pelanggaran tata tertib lainnya.
- Konsisten dengan ketentuan durasi pelaksanaan debat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- KPU memastikan surat izin cuti pejabat negara yang terlibat sebagai tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada saat menghadiri dalam acara debat.
Selanjutnya, Bawaslu akan menguatkan pengawalan lebih kepada pelaksanaan debat Capres dan Cawapres berikutnya dan siap responsif jika terdapat dugaan pelanggaran melalui saran perbaian atau rekomendasi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Pemilu.
