Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, lagi-lagi lakukan politisasi bansos. Kali ini, ia secara terang-terangan mengatakan kepada masyarakat bahwa hanya Prabowo Subianto-lah calon presiden yang akan melanjutkan program bansos dari Jokowi. Ia mengucapkan hal ini di pertemuan relawan Prabowo – Gibran di GOR Sudiang, Makassar, pada Jumat (2/2).
Dalam acara itu, ia mengelu-elukan jumlah bantuan sosial yang sudah dibagikan oleh pemerintahan Jokowi bersama dengannya. Ia menyebutkan program-program seperti kartu sembako, bantuan pangan, listrik gratis, PKH, hingga bantuan langsung tunai. Lebih lanjut, ia juga secara eksplisit mengatakan bahwa masyarakat penerima bansos akan menerima 600 ribu per bulannya.
Setelah itu, Airlangga mengatakan bahwa hanya Prabowo yang akan melanjutkan program tersebut. “Yang bisa melanjutkan karena sama-sama di pemerintahan hanya bapak Prabowo Subianto, setuju?” sebut politisi dari Golkar tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Prabowo merupakan pemimpin dengan kinerja yang ‘sudah terbukti’. Airlangga juga melanjutkan bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi dalam pemerintahan.
Ini bukan pertama kalinya Airlangga Hartarto melakukan politisasi bansos dengan cara mengaitkan pembagian bantuan dengan Jokowi atau Prabowo. Menteri yang mendukung Prabowo tersebut pernah mengimplikasikan bahwa bansos merupakan prakarsa dari pemerintahan yang ada sekarang, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Ia sempat meminta masyarakat penerima bantuan untuk ‘berterimakasih’ kepada Jokowi.
Tindakan-tindakan Airlangga dikritik akibat dianggap sebagai bagian dari politisasi bansos. Padahal, bantuan sosial dibiayai oleh pajak masyarakat melalui APBN dan hampir pasti akan dilanjutkan oleh siapapun presiden yang menjabat. Lebih dari itu, usaha Airlangga untuk mengaitkan bansos dengan calon presiden tertentu dapat diintepretasikan sebagai ‘politik gentong babi’, yaitu usaha untuk ‘membeli’ suara masyarakat melalui janji imbalan material. Perilaku ini telah terdeteksi di daerah dengan bagaimana beberapa tempat tidak mau disurvei karena takut akan kehilangan dana bansos.
