Harisson, Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, tuai polemik akibat pernyataannya soal calon presiden pro-IKN. Harisson mengajak masyarakatnya agar hanya memilih calon presiden pro-IKN dan tidak mendukung calon presiden yang tidak pro-IKN. “Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalbar ini maju. Saya sudah menerima perencanaan IKN itu” ujarnya.
Ia juga melanjutkan bagaimana realisasi IKN kemudian akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Sebaliknya, ia mengimplikasikan capres yang tidak mendukung keberlanjutan IKN, tidak berpihak pada masyarakat Kalimantan. “Jangan pilih capres yang tidak berpihak pada kelanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan” jelasnya.
Akibat dari kegaduhan yang berasal dari pernyataannya tersebut, Harisson meminta maaf dan mengklarifikasi sikapnya. Ia mengatakan bawha ia terlalu bersemangat ketika mengetahui rencana dari IKN yang akan dibangun di tengah Pulau Kalimantan tersebut.
“Saya ingin menumbuhkan semangat mulia kita bersama bahwa pembangunan yang tadinya hanya Jawasentris menjadi Indonesia-sentris dapat segera diwujudkan. Saya dan kita semua tahu bahwa Ibu Kota Nusantara IKN adalah amanat undang-undang. Saya yakin setiap paslon akan menjalankan amanat undang-undang tersebut” tegasnya dalam Pendopo Gubernur Kalimat Barat pada Sabtu (3/2) ini.
Pernyataan ini mengundang keributan di masyarakat setempat akibat status Harisson yang masih menjabat sebagai Aparatur Sipil negara aktif dan ditengarai harus bersikap netral dalam pemilu 2024. Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Uray Juliansyah, sudah menelusuri apakah Harisson melanggar UU Pemilu atau tidak atas ucapannya untuk mendukung calon presiden pro-IKN.
Meskipun Harisson tidak menunjuk nama tertentu, namun telah diketahui bahwa Prabowo merupakan calon yang paling mendukung keberlanjutan program ibukota baru yang dicanangkan oleh Jokowi beberapa tahun lalu tersebut. Selain itu, Ganjar Pranowo juga masih mengatakan bahwa program itu bagus dan pasti dilanjutkan siapapun presidennya. Sedangkan Anies Baswedan diketahui telah beberapa kali mengkritik proyek IKN dan mengatakan akan mengajukan proyek alternatif ’40 kota’ untuk memeratakan pembangunan di Indonesia.
