Isu pesisir menjadi topik yang harus dibahas oleh para calon presiden dan wakil presiden. Bagiamana tidak, Indonesia sebagai negara maritim mewiliki wilayah pesisir yang sangat signifikan. Masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan daerah sudah dan akan terus bergantung pada daerah pesisir sebagai sumber mata pencaharian mereka. Tak hanya itu, isu pesisir juga sangat erat dengan lingkungan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat banyak.
Namun, meskipun daerah pesisir digantungkan oleh banyak orang untuk mata pencahariaan, ini juga berarti daerah pesisir memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Laksmi Savitri dari FoodFirst Information and Action Network Indonesia (FIAN) mengatakan kerusakan daerah perairan maupun perikanan yang berlebihan menjadi permasalahan serius. Ia juga menjelaskan bahwa ini berarti krisis pangan merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat pesisir. Padahal, seharusnya, laut mampu menghidupi banyak orang jika tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Laksmi juga menjelaskan bahwa program-program yang dimiliki oleh Capres dan Cawapres dapat menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ketiga paslon memiliki versinya sendiri dari program ‘lumbung ikan’ yang dapat meningkatkan volume perikanan secara signifikan. Namun, jika tidak diimplementasikan secara berkelanjutan, program lumbung ikan justru akan beujung pada eksploitasi. Ia juga menambahkan bahwa setiap program pesisir harus melibatkan warga setempat secara serius.
Keseriusan isu pesisir menyebabkan Walhi mendorong isu ini agar dibahas dalam debat cawapres mendatang. Iqbal Alma, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jateng, menganggap bahwa isu pesisir sangat erat dengan krisis iklim. Oleh karena itu, isu ini memiliki urgensi tinggi untuk dibahas langsung oleh capres maupun cawapres. Iqbal mengkhawatirkan pembangunan akan terus membebani kawasan pesisir.
“Berdasarkan catatan WALHI, misalkan hampir 13 ribu wilayah akan tenggelam baik wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil dan saat ini beban bangunan tetap ditaruh di wilayah pesisir, dan sampai sekarang belum ada capres yang merespons hal itu” jelas Iqbal.
Hal ini juga menyebabkan WALHI mengkritik konsep ‘ekonomi biru’ yang diusung oleh ketiga capres-cawapres. Meskipun sering diusung sebagai sistem ekonomi yang mengutilisasikan laut secara efektif, namun sekali lagi hal ini juga dapat membebani masyarakat dan berpotensi mengarah ke kerusakan lingkungan. Tak hanya itu, WALHI juga menyoroti bagaimana nelayan tradisional dan masyarakat lokal seringkali dikeluarkan dalam skema ekonomi biru yang dirancang oleh pemerintah.
Susan Herawati selaku Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) juga mengucapkan hal senada. Kiara menganggap bahwa gagasan-gagasan yang dibawa oleh ketiga calon bersifat ekstraktif dan eksploitatif. “Konsep ekonomi biru yang dijalankan saat ini berasal dari cara pikir lembaga keuangan global” ujar Susan.
Ia juga menyoroti bagaimana perlindungan nelayan maupun masyarakat pesisir lainnya tidak hadir dalam gagasan-gagasan para calon. Padahal, ia menyoroti bahwa dalam pemerintahan sekarang, hak-hak atas masyarakat pesisir sudah minim. “Rezim Presiden Jokowi selama dua periode masa pemerintahannya terlihat sangat minim pengakuan atas ruang pengelolaan masyarakat pesisir” jelasnya.
Terakhir, Nirwono Joga dari Pusat Studi Perkotaan juga turut berharap krisis iklim yang berpengaruh terhadap kawasan berpikir agar didiskusikan dalam debat capres maupun cawapres. Ia menyoroti ancaman bencana banjir dan tsunami. Oleh karena itu, ia juga berharap bahwa para capres dan cawapres mengintensifkan program hutan bakau sebagai benteng pantai. “Bila kawasan pesisir tidak dirawat, bencana besar akan segera melanda negeri ini” ujarnya.
