Debat capres pada Minggu (4/1) kemarin membahas isu tenaga kerja migran secara serius. Seperti yang telah diketahui, cukup banyak Warga Negara Indonesia yang beradu nasib dengan mencari rezeki di luar batas negara Indonesia. Para capres bahas isu berupa legalitas maupun kelayakan kerja, begitu juga dengan apa yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintahan untuk memastikan pekerja Indonesia di luar negeri dilindungi dan dapat mencari mata pencaharian dengan aman dan nyaman.
Dua dari tiga capres memiliki pengalaman langsung mengurus isu migran ini, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Penjelasan dimulai dari Ganjar yang mengatakan cara menyelesaikan apa yang dihadapi oleh buruh-buruh migran di luar. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut memang sudah berpengalaman menangani masalah migran. Ganjar mengatakan bahwa koordinasi dari banyak pihak, termasuk diantaranya Pemerintah Daerah dan Departemen Luar Negeri. Tentu saja koordinasi juga perlu dilakukan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan BP2MI.
Politisi PDIP itu juga mengaku banyak permasalahan buruh yang tak cukup ditangani oleh tataran Pemda. Ia bahkan pernah menelepon duta besar suatu negara untuk menolong kasus yang menimpa salah satu buruh migran. Lebih dari itu, ia juga menawarkan solusi berupa layanan hotline dan panic button untuk pertolongan pertama bagi para mereka yang terkena kasus.
Hal ini diiyakan oleh sesama koleganya di pemerintah daerah, Anies Baswedan. Anies mengatakan bahwa masalah migran memang harus diurus secara lintas-lembaga. Namun, ia juga menambahkan bahwa tim pemerintah daerah seperti dirinya kadang-kadang justru tidak mengetahui persis letak masalah atau seberapa luas masalah yang dihadapi oleh buruh-buruh tersebut.
Atas hal ini, Anies mengatakan bahwa sangat penting untuk pemerintahan agar selalu memiliki relasi dan melibatkan kegiatan para aktivis buruh migran. Sebab mereka yang mengetahui situasi persis di lapangan, masalahnya seperti apa, dan pihak mana saja yang terlibat. Terkadang, ujar Anies, justru merekalah garda terdepan bagi para buruh untuk melaporkan dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada.
Prabowo Subianto selaku capres terakhir yang mengajukan sarannya menyetujui apa yang sudah dikatakan Anies soal keterlibatan aktivis migran . Menteri Pertahanan aktif tersebut kemudian menceritakan pengalamannya terkait kasus yang menimpa salah satu buruh di Malaysia. Ia justru mengetahui kasus tersebut pertama-tama dari para aktivis, dan kemudian kasus itu dapat diselesaikan dengan baik.
Akhirnya, Ganjar menutup sesi pembahasan buruh migran tersebut dengan membicarakan kekuatan teknologi informasi. Ia meminta penggunaan media sosial untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah buruh dapat menjadi ‘senjata ampuh’ bagi pihak pemerintahan. Mantan Gubernur Jateng tersebut kemudian mencontohkan bagaimana kepala dinas terkait di bawahnya semuanya harus memiliki media sosial, agar dapat memonitor kasus-kasus yang muncul di media sosial.
Pada umumnya, ketiga capres memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terkait dengan masalah migran. Mereka memahami kompleksitas dari apa yang dibadapi buruh migran Indonesia di luar negeri, juga mengerti apa yang harus dilakukan agar pemerintah hadir di dalamnya. Tak hanya itu, mereka juga telah mengakui pentingnya keterlibatan aktivis migran untuk menyelesaikan masalah yang ada.
