Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS sepakat untuk mendukung wacana hak angket yang diusulkan oleh Ganjar Pranowo beserta kubu 03 agar bisa mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Pernyataan dukungan disampaikan oleh ketiga Sekjen partai Koalisi Perubahan yaitu, Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy. Pernyataan mereka terbentuk usai rapat di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada hari Kamis (22/2/2024).
“Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk memberikan hak angket,” jawab Hermawi ketika ditemui di NasDem Tower.
Pihak Koalisi Perubahan siap dengan proses hak angket dan akan menyiapkan data-data soal dugaan kecurangan yang terjadi. Saat ini, mereka akan menunggu tindakan PDIP selanjutnya selaku inisiator.
Hak angket ini sendiri tidak dapat berjalan tanpa adanya hitung-hitungan kekuatan di fraksi. Kekuatan fraksi terbesar saat ini dipegang oleh PDIP.
“Kalau angket itu kan hitung-hitungannya angka. Kalau kita tiga (Koalisi Perubahan) sama PDIP itu setengah plus sekian. Kalau kami saja, kalau tergantung kepada kami, sejak tiga hari yang lalu kami sudah jalan,” ujar Hermawi.
Alhasil, PDIP tidak bisa jalan tanpa Koalisi Perubahan, begitu pula sebaliknya jika menghitung pada komposisi DPR agar dapat memenuhi batas anggota parlemen yang mengajukan hak angket.
Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi selaku bagian dari Koalisi Perubahan mengaku senang terhadap wacana ini dan pihaknya siap berjalan di belakang untuk membantu.
“Ini menarik. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantilk, iya kan,” ujarnya.
Hasanuddin Wahid selaku sekjen PKB juga sepakat dengan kedua rekannya tersebut dan menunggu kelanjutannya dari PDIP.
“Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada acuan itu di DPR dan sebagainya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan untuk mengajukan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi usai hitung cepat Pemilu. Ganjar melanjutkan jika hak angket tidak bisa, dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.
Usulan tersebut juga disambut baik oleh Anies Baswedan dan siap menyatakan dukungannya terhadap wacana hak angket.
