Isu pendidikan yang menjadi tema untuk debat terakhir, dianggap sejumlah pihak tidak terlalu mendalam dibahas, belum serius dan terkesan normatif. Hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Sekitar 25,6% responden mengharapkan isu pendidikan dibahas lebih dalam pada debat pamungkas melalui hasil jajak pendapat Kompas pascadebat keempat (21/1/2024). Terutama terkait kualitas dan pemerataan pendidikan, seperti wajib belajar gratis, pemberian beasiswa, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, serta kurikulum yang disuarakan separuh dari responden.
Meski sangat dinantikan oleh masyarakat, isu pendidikan dianggap masih sangat kurang pembahasannya dan dianggap belum menyentuh soalan fundamental.
“Menyimak debat Capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional,” ujar Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional P2G pada hari Senin (5/2/2024).
Para capres dianggap cuman main aman dan normatif. Belum ada komitmen untuk mengangkat guru menjadi PNS. Satriwan menganggap pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak sesuai dan harusnya pemerintah membuka lowongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih sejahtera.
“Mereka belum berkomitmen untuk mengangkat guru menjadi PNS, padahal PPPK ini sebenarnya jalan keluar darurat atas masalah guru honorer, bukan jalan utama,” jawab Satriwan.
Satriwan juga menyayangkan kepada para capres belum memperhatikan data aktual secara sepenuhnya dan belum didapati solusi konkret yang menunjukkan ragam masalah kualitas pendidikan Indonesia.
Ada banyak isu yang belum sepenuhnya dibahas dalam debat terkait pendidikan di antaranya, soal Indeks Kompetitif Global Indonesia yang berkorelasi dengan pendidikan dalam menentukan seberapa kompetitif peserta didik sebagai sumber daya manusia Indonesia ketika bersaing secara global nanti.
Masalah biaya pendidikan juga kurang dibahas dalam debat. Adanya kasus penggunaan pinjol untuk bayar kuliah malah memperparah kehidupan mahasiswa yang terpaksa terlilit hutang. Liberalisasi kampus berbentuk PTN BH jadi penghalang akses pendidikan bagi masyarakat berekonomi lemah.
Para capres juga tidak membahas secara detail terhadap kunci kesuksesan kebijakan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja terampil yang ada di SMK. Terhitung sejak tahun 2021, SMK menyumbang jumlah pengangguran di Indonesia sekitar 11,45% dari total 7,99 juta pengangguran di Indonesia tapi, turun jadi 9,60% di tahun 2023.
Masih banyak lagi perihal isu pendidikan yang masih belum dibahas secara mendalam pada debat pamungkas oleh para capres. Harapannya, tentu kualitas pendidikan dapat meningkat agar menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing secara global.
