Imparsial, lembaga penelitian sekaligus pemerhati HAM di Indonesia, beberkan sejumlah potensi kecurangan yang ada di pemilihan presiden 2024. Mereka menyatakan bahwa terdapat 121 kasus kecurangan selama proses berjalannya pemilu, Melalui kanal youtube mereka, Imparsial memaparkan sejumlah potensi kecurangan ini, sebagai bagian dari konferensi pers dan diskusi yang juga mengkritik pembelian pesawat tempur bekas Mirage dari Qatar.
Dalam siaran yang sama, Imparsial juga mengatakan bahwa banyak di antara kecurangan pemilu yang mereka temukan melibatkan aparatur negara. Tak hanya itu, kecurangan-kecurangan ini bersifat menguntungkan salah satu pasangan calon saja. “121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari Presiden sampai kepala desa, terkait dengan kepentingan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestasi kontestan dalam pemilu” ujar Gufron Mabruri, Direktur Imparsial.
Organisasi yang didirikan oleh aktivis HAM termasuk almarhum Munir tersebut mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya berada dalam level administratif, tetapi juga ada dugaan tindak pidana. Bahkan, laporan mereka menemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan salah satu pasangan calon.
Kasus ini paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, dengan berbagai bentuk. Beberapa diantaranya adalah dukungan ASN terhadap kandidat tertentu, kampanye terselubung, atau politisasi bansos yang menguntungkan capres tertentu. Tak hanya itu, Imparsial juga menemukan adanya tindakan intimidasi dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan dukungan kepada calon tertentu.
Gufron mengatakan kecurangan-kecurangan ini dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai penegak hukum. “Aparatur negara memiliki kewenangan penegakan hukum, misalnya, jadi melakukan pemanggilan kepala desa dengan alasan adanya laporan kasus” terang aktivis HAM tersebut.
Gufron lebih lanjut mencontohkan bagaimana pejabat-pejabat Kementerian Agama yang diundang dalam suatu acara. “Salah satu kontestan capres yang diundang oleh Kementerian Agama, mengeluarkan satu statement…ambigu yang pada intinya meminta dukungan” lanjut Direktur Imparsial tersebut. Acara yang diselenggarakan di salah satu pondok pesantren tersebut menggunakan anggaran Kementerian Agama, namun dihadari oleh salah satu calon presiden untuk mempromosikan diri.
