Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menuai kontroversi akibat perilakunya seminggu terakhir yang berkaitan dengan kampanye Pemilu 2024. Pria yang lebih sering disapa sebagai Gus Mudhlor ini muncul dalam acara Nderek Kiai Prabowo-Gibran di Ponpes Bumi Shalawat, Desa Lebo, Sidoarjo pada Kamis (1/2) kemarin.
Pasalnya, Mudhlor sebelumnya merupakan tersangka kasus pungutan liar di Sidoarjo. Ia menjadi salah satu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi pemotongan dana insentif ASN. Tak hanya itu, Mudhlor juga sudah dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk urusan Operasi Tangkap Tangan. Namun, Bupati Sidoarjo itu tidak ditemukan oleh KPK pada saat itu. Rumah dinas dari bupati tersebut juga sudah digeledah oleh tim KPK.
Setelah menghilang dari radar KPK, ia justru mendatangi acara untuk mengajak massa Pesantren Bumi Shalawat untuk mendukung Prabowo. “Ini pesan pulang dari sini yang nomor dua” ujarnya. Ia juga mengatakan massa harus memilih Prabowo agar mengikuti kiai-kiai yang juga sama mendukung pasangan calon nomor 02 tersebut.
Tak hanya Mudhlor selaku Bupati Sidoarjo, namun Fandi Akhmad Yani selaku Bupati Gresik juga menghadiri acara tersebut. Selain itu, Ketua TKD Jatim, Boedi Priyo Suprayitno, kakak dari Mudhlor, Aria Muhammad Ali, dan pimpinan ponpes yaitu KH Asep Saifuddin Chalim juga menghadiri acara tersebut.
Setelah itu, politisi PKB itu juga juga mengundang kontroversi akibat dianggap melanggar beberapa aturan soal kampanye. Ia melakukan bagi-bagi uang melalui amplop kepada anak-anak yang hadir dalam acara kampanye tersebut. Namun, ia secara eksplisit mengatakan bahwa anak-anak tak boleh ikut kampanye, maka ia memberikannya melalui jalur belakang.
Tak hanya melanggar peraturan keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye, Mudhlor juga dikritik karena dianggap melakukan money politics. Ketua Bawaslu Jatim telah mengatakan pihaknya akan menelusuri hal ini. “Kalau anak kecil yang jelas tidak boleh diikutkan dalam kegiatan kampanyue, jadi anak kecilnya datang saja sudah nggak boleh” ujarnya.
