Debat Capres terakhir pada Minggu (5/2) silam beberapa kali membahas tema kebudayaan dan peran pemerintah di dalamnya. Dari sini, kita bisa mengetahui bagaimana pandangan para capres soal kebudayaan di Indonesia. Tentu, isu kebudayaan di negara ini memiliki beberapa permasalahan. Untuk menyebutkan beberapa contohnya saja yaitu izin yang berbelit, pendanaan yang sulit, kurangnya pengurusan dari situs, museum, maupun artefak kebudayaan, hingga hilangnya penerus warisan budaya lama.
Hal ini disorot dalam debat antara calon presiden tersebut. Beberapa masalah kebudayaan di Indonesia seperti peraturan dan perizinan yang sulit untuk mengadakan acara budaya, atau kebutuhan komersial yang didorong oleh pasar kepada para pelaku budayawan. Ketiga capres harus mengetahui, memahami, dan menyediakan solusi yang memadai atas isu birokrasi dan komersialisasi budaya ini.
Lantas, bagaimana cara para capres menangani kebudayaan Indonesia? Prabowo Subianto mendapatkan giliran jawaban pertama dengan mengatakan bahwa cara untuk menangkal komersialisasi diperlukan adanya Dana Abadi Budaya. Hal ini bukan merupakan program baru, sebab pemerintah telah memiliki program dana abadi di bidang budaya.
Setelah itu, Prabowo tidak banyak berbicara soal program kebudayaan. Ia lanjut menjelaskan bahwa budaya Indonesia sangat kaya dan integral bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Capres itu sebut unsur kebudayaan warisan di Indonesia, seperti pencak silat. Ia juga mengatakan bahwa negara harus menjadi regulator dan tidak sekadar lepas tangan dalam unsur-unsur kebudayaan.
Sementara Ganjar Pranowo mengatakan bahwa para budayawan dan seniman harus dibiarkan berkreasi secara bebas dan terbuka. Ia mengatakan bahwa pemerintahan maupun pemimpin tidak boleh tersinggung oleh karya-karya dari budayawan. Capres 03 itu singgung budayawan Butet Kartaredjasa, yang pantun-pantunnya kini sedang keras mengkritik Presiden Jokowi dan tindakan-tindakan politiknya.
Oleh karena bagi Capres 03 itu kebudayaan harus berjalan secara lancar dan tanpa dikekang, maka pemerintahan baginya hanya mengawasi dan mengarahkan. Ia mengatakan bahwa acara-acara kebudayaan tidak perlu diatur oleh pemerintah, melainkan harus dilancarkan birokrasinya dan dibantu secara finansial jika memungkinkan.
Anies Baswedan menuturkan hal serupa terkait dengan ekspresi budaya di Indonesia. Capres 01 itu berkata kebudayaan di Indonesia tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ruang dan ekosistem yang nyaman bagi para seniman dan budayawan untuk berkarya dan mempromosikan karyanya di kalangan masyarakat. Selain itu, ia juga akan membentuk Kementerian Kebudayaan untuk menyalurkan dana pemerintah ke budayawan.
