Debat cawapres pada Minggu (21/1) kemarin cukup sengit membahas kondisi masyarakat adat. Misalnya Mahfud MD yang menceritakan pengalamannya soal konflik agraria di tanah adat. Atau Muhaimin yang menyerang proyek food estate milik pemerintah akibat dianggap melupakan partisipasi masyarakat dalam menggunakan lahan mereka. Belum lagi Gibran yang menyorot legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah mangkrak selama lebih dari dua dekade lamanya.
Namun, akibat sifat debat yang penuh dengan serangan antar calon wakil presiden, kesulitan yang mengelilingi nasib masyarakat adat menjadi kurang disorot. Sebab, para cawapres sibuk menyerang satu sama lain. Pada akhirnya, mereka juga menebar janji soal perlindungan lahan adat atau keterlibatan mereka dalam proyek nasional, sesuatu yang jarang terjadi selama 10 tahun terakhir.
Dalam hal ini, Mahfud MD unggul sebagai pihak yang bergelut langsung dengan isu masyarakat adat selama menjabat sebagai Menkopolhukam. Ia menceritakan soal bagaimana dalam masa kepemimpinannya ia selalu memastikan bahwa mereka selalu dirangkul dan diterima. Namun, hal ini sulit dilakukan akibat sikap mafia-mafia daerah yang bahkan tak mengindahkan aturan Mahkamah Agung sekalipun. Ia beberapa kali menyorot kasus konflik agraria di lahan adat yang sudah mendapatkan keputusan hingga tahap inkracht, namun tetap sulit untuk diterapkan oleh pemerintah.
Mahfud MD juga dinilai lebih mampu menjelaskan persoalan masyarakat adat dibandingkan cawapres lainnya. Salah satunya adalah kemampuannya untuk membedakan hutan negara dan hutan adat, dan bagaimana pemahaman tersebut krusial bagi kebijakan soal masyarakat lokal. Berbeda, misalnya, dengan Gibran yang memiliki data mumpuni dalam permasalahan ini, namun sangat terlihat belum mengetahui permasalahan di lapangan.
Beberapa kali Gibran ditegur akibat hal ini. Pertama-tama adalah kepercayaan dirinya dalam mengusung bank tanah ataupun pengakuan terhadap hutan adat sebagai salah satu kunci dari penyelesaian. Padahal, dalam praktiknya, pemerintahan ayahnya seringkali kesulitan untuk mencanangkan program bank tanah ataupun mengakui lahan hutan adat tertentu. Tercatat bahwa target Jokowi meleset setengah juta hektar dari apa yang telah dilakukan. Beberapa hal menjadi kendala seperti birokrasi, tumpang tindih data peta, maupun mafia tanah.
Tak hanya itu, penyebutan RUU Masyarakat Adat oleh Gibran juga terkesan ironis mengingat perjalanan panjang legislasi itu di meja DPR. Rancangan tersebut sudah disarankan dan dikawal oleh organisasi seperti AMAN sejak tahun 2003, ketika Megawati Sukarnoputri masih menjadi Presiden Indonesia. Setelah itu, 20 tahun lebih sudah terlewatkan dan rancangna tersebut masih dalam tahap harmonisasi. Oleh karena itu, Mahfud MD tidak dapat menjawab banyak kecuali bahwa peraturan tersebut memang sedang diusahakan untuk segera selesai.
Sedangkan Muhaimin menjadi contoh dari cawapres yang menebar janji bagi warga-warga adat. Ia mengkritik food estate yang dianggap merugikan masyarakat setempat, juga menyindir Jokowi yang selalu berganti-ganti pakaian adat saat acara peringatan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus.
Namun, sekali lagi, masyarakat adat juga sudah sering mendengar pentingnya keterlibatan mereka dalam proyek-proyek nasional, belum lagi pengakuan atas status hukum mereka dan keterlibatan dalam rencana pembangunan yang lebih luas. Pada nyatanya, mereka justru seringkali dipikirkan terakhir dalam perancangan pembangunan ataupun proyek-proyek raksasa, misalnya dalam food estate dan IKN yang dimulai dalam lima tahun terakhir.
Dengan kata lain, para cawapres harus memastikan bahwa janji-janji mereka soal pengakuan dan keterlibatan harus berjalan dan berprogres dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sebab, subjek adat yang berada di bawah mereka sudah lama dan sudah sering mendengar janji yang serupa dari calon-calon sebelumnya, termasuk Jokowi, yang kini justru dikritik karena sering tak mengindahkan partisipasi dari masyarakat adat itu sendiri.
