Apa Gagasan Capres Soal Korupsi di Indonesia?
Sangat penting bagi para capres untuk memiliki gagasan soal korupsi. Sebab, korupsi menjadi salah satu masalah kronis dalam dunia politik Indonesia. Perilaku memperkaya diri ini tak hanya terjadi di lapisan paling atas politik Indonesia, melainkan juga sampai ke daerah-daerah di kabupaten maupun kota. Pada tahun 2023 saja, muncul banyak kasus korupsi yang melibatkan menteri hingga kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah kasus yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, lalu skandal menara BTS di Kemkominfo, juga kasus pencucian dan pemerasan uang oleh Menteri Pertanuian, Syahrul Yasin Limpo. Kasus-kasus ini hanyalah sedikit contoh dari barisan peristiwa korupsi lainnya yang telah merugikan negara secara material.
Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru dilanda masalahnya sendiri pada beberapa tahun terakhir. Sejak isu pelemahan melalui revisi UU KPK, banyak skandal yang menimpa lembaga antirasuah tersebut. Terakhir, ketua KPK yaitu Firli Bahri dicopot atas alasan etik. Firli sendiri sering dikriitk akibat dianggap dekat dengan beberapa tersangka. Ia juga merupakan kader polisi aktif yang banyak diprotes saat pengangkatannya.
Kini, KPK dipimpin oleh ketua sementara sampai pemilihan selanjutnya, yaitu Nawawi Pomolango. Pada masa kepimpinannya, KPK menyelenggarakan PAKU Integritas tempat para capres memaparkan gagasan untuk menangkal rasuah di negeri ini. Lantas, apa saja ide dari Ganjar, Prabowo, dan Anies agar Indonesia dapat lebih bersih dari praktik-praktik memperkaya diri? Berikut adalah ringkasannya.
Anies Baswedan: Integritas KPK dan Pemiskinan Koruptor
Capres 01, soal korupsi, memiliki beberapa cara. Anies Baswedan pertama-tama akan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Baginya, kini KPK memiliki wibawa dan standar etika yang kurang baik. Hal ini dicerminkan oleh perilaku pejabat KPK dalam beberapa tahun terakhir yang sering menerima undangan dari luar institusi antirasuah tersebut. Ia juga akan memperbaiki perekrutan pegawai KPK agar lebih baik.
Tak hanya itu, ia ingin para koruptor dimiskinkan setelah dihukum. Sebab, ia mengatakan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi yang paling ditakuti oleh koruptor. Gagasan pemiskinan ini memang telah sering digaungkan sebagai salah satu langkah yang dinilai akan menjadi efek jera bagi para pejabat.
Selain itu, Anies akan memperketat sistem pelaporan kekayaan pejabat atau apa yang disebut dengan LHKPN. Saat ini, diketahui pejabat dapat mengumumkan kekayaan mereka secara terlambat dan tidak menerima konsekuensi apapun. Bahkan, ada juga mereka yang telah menjabat sekian tahun dan belum sekalipun atau hanya sekali saja melaporkan hartanya. Padahal, LKHPN harus dilaporkan setiap tahunnya untuk melihat peningkatan kekayaan yang janggal selama menjadi pejabat. Oleh karena itu, Anies berencana untuk melakukan demosi atau reposisi pada pejabat yang tak patuh LHKPN.
Prabowo Subianto: Kualitas Hidup Pejabat dan Kepemimpinan
Sedangkan Prabowo sebagai Capres 02 mengatakan penanganan korupsi pemerintah saat ini sudah tepat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah Jokowi sendiri adalah pendidikan, pencegahan, baru penindakan. Namun memang, pendekatan ini dikritik banyak pihak akibat dianggap menurunkan frekuensi penindakan koruptor, yang biasanya dilakukan dalam bentuk OTT.
Prabowo kemudian mengatakan bahwa para pembuat kebijakan harus terlebih dahulu memiliki harta yang mumpuni untuk memenuhi kuallitas hidup yang baik. “Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki” ujar Menteri Pertahanan tersebut. Ia juga mengatakan para pejabat yang sama harus memberikan contoh yang baik di dalam institusi. Jika tidak, khawatirnya adalah perilaku korupsi akan terus menjalar akibat ditoleransi oleh pejabat-pejabat dengan level yang lebih rendah.
Sama seperti Anies, ia juga ingin pegawai yang tidak melaporkan LKHPN agar diberikan sanksi. Namun, ia tidak menjelaskan sanksi seperti apa yang akan ia berikan. Ia juga setuju dengan Anies yang menyatakan bahwa butuh political will agar korupsi bisa diberantas secara sistemik.
Ganjar Pranowo: LHKPN Lebih Efektif dan Kolaborasi TNI
Lantas, bagaimana gagasan Ganjar selaku Capres 03 dalam menangani korupsi? Lagi-lagi ia menyoroti sistem LKHPN agar lebih efektif dan efisien sebagai sarana pengecekan kekayaan yang tidak natural. Gubernur Jawa Tengah tersebut menginginkan agar pejabat negara bisa langsung didatangi untuk ditagih laporan keuangannya. Selain itu, ia juga akan berkolaborasi dengan whistleblowing dari kalangan masyarakat untuk mengetahui kekayaan pejabat secara lebih akurat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penegak hukum dan aparat berwenang untuk berkolaborasi dalam memberantas sumber-sumber korupsi. Ia menyorot illegal economy yang menjadi sumber kekayaan banyak pejabat nakal. Banyak di antaranya melibatkan kemanan di perbatasan, yang menurutnya harus diberantas oleh TNI. “Kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan” lugas Ganjar.
Ia juga menginginkan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK agar diketahui prosesnya sudah sampai mana. Transparansi ini dibutuhkan agar masyarakat meyakini bahwa kasus korupsi yang sedang diurus terus berlanjut dan tidak mangkrak di tengah-tengah. Selain itu, ia juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha yang akan berbisnis di Indonesia.
Ganjar juga menekankan pentingnya digitalisasi keuangan agar para pejabat tidak lagi menggunakan transaksi tunai yang sulit dilacak. Ia juga menginginkan pejabat koruptor agar dikirimkan ke Nusakambangan sebagai efek jera.