Sri Mulyani mengeluarkan komentar tentang kabar beberapa minggu lalu soal bansos. Ia mengatakan bantuan sosial ini bersumber dari APBN yang notabene merupakan hasil dari uang masyarakat sendiri yang dikelola oleh pemerintahan. Ia selaku Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk menjelaskan asal muasal dana yang menjadi bansos tersebut dan menjelaskan kehadiran negara melalui APBN. “Bansos itu adalah instrumen dalam APBN, APBN adalah undang-undang” ujarnya.
Ia juga merasa akuntabilitas diperlukan agar masyarakat mengetahui dari mana dana untuk bantuan yang mereka dapatkan. Bagi mereka yang sudah mampu tentu ingin mengetahui pajak yang mereka bayar digunakan untuk apa. Sedangkan mereka yang menerima bantuan harus tahu dari mana bansos itu didanai.
Hal ini dijelaskan oleh Sri Mulyani ketika sedang santer terjadi kasus politisasi bansos. Beberapa contohnya adalah Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa hanya Prabowo yang akan melanjutkan bansos, atau Zulkifli Hasan yang mengucapkan hal serupa. Tak hanya itu, sempat ada temuan soal kantong bantuan sembako yang ditempelkan stiker Prabowo – Gibran.
Tak hanya itu, ditengah dugaan keberpihakan perangkat pemerintah untuk pasangan calon tertentu, Sri Mulyani juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar menjaga netralitas mereka dalam pemilu 2024. “Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan, anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat anda di kotak suara” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal bea dan Cukai.
Sejak beberapa minggu lalu, Sri Mulyani disebutkan bersiap diri untuk mengajukan permohonan agar mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Kabar ini pertama disampaikan oleh ekonom sekaligus kawan dari Sri Mulyani, yaitu Faisal Basri. Basri menyebutkan bahwa mantan koleganya di UI tersebut ingin mundur dan akan kembali ke dunia akademik.
Ekonom dari INDEF tersebyut juga mengatakan bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk bansos yang sebenarnay sudah dianggarkan iuntuk kepentingan lain.Sri Mulyani dinilai menerima tuntutan yang tidak masuk akal untuk mengucurkan dana bagi bansos tahun 2024. Bahkan setelah APBN 2024 sudah diketok dan dana bansos sudah meningkat, Presiden Jokowi meminta menaikkan kembali dana bansos di tahun pemilu ini. Hal ini menyebabkan pos anggaran dari kementerian lain harus dipotong.
Tak hanya itu, salah satu alasan lainnya adalah cekcok antara Sri Mulyani dengan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Keuangan tersebut menolak mengucurkan anggaran seharga 12,4T rupiah untuk membeli 12 pesawat tempur bekas dari Qatar. Lulusan UI ini sendiri dikenal dengan kebijakan fiksal yang ketat dan tidak terlalu menyukai belanja anggaran besar-besaran tanpa dasar yang kuat.
