Mahfud MD akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi. Ia kini sudah bukan lagi berstatus sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Mahfud mundur agar dapat secara leluasa berkampanye sebagai Calon Wakil Presiden nomor urut 03. Ia mendampingi Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon dari partai PDIP dan aliansi lainnya.
Menteri-menteri Jokowi yang lain harus melihat mundurnya Mahfud sebagai suatu contoh etika politik yang patut diapresiasi. Sebab, Mahfud kini meninggalkan salah satu posisi yang paling kuat di Indonesia, sebagai Menkopolhukam, agar dapat memajukan kepentingannya sendiri sebagai Cawapres. Selain itu, tindakan Mahfud untuk mundur dapat menghindari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan akibat rangkap jabatan.
Kini, sangat banyak menteri-menteri Jokowi yang secara eksplisit mendukung salah satu calon tertentu. Untuk menyebutkan beberapa: Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Erick Thohir mendukung Prabowo Subianto, sedangkan Tjahjo Kumolo dan Sandiaga Uno dukung Ganjar – Mahfud. Tak hanya itu, Prabowo Subianto yang menjadi Calon Presiden nomor urut 02 juga hingga kini masih secara aktif menjabat Menteri Pertahanan.
Lebih dari itu, banyak dari anggota kabinet Jokowi yang mengaburkan batasan antara tugas kementerian dengan tindakan kampanye. Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan dicurigai mempolitisasi bansos untuk keperluan kampanye, sedangkan Prabowo selaku Menteri Pertahanan dikritisi karena dianggap menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan yang mirip dengan kampanye.
Belum lagi isu yang dilaporkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang mengatakan situasi di kabinet Jokowi memburuk akibat terbelahnya dukungan ke pasangan calon. Salah satu kecurigaan soal situasi ini muncul dari bagaimana Presiden Jokowi terlihat sedang gencar membagikan bantuan sosial, namun tidak ditemani oleh Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial. Risma notabene merupakan kader PDIP yang sedang memiliki keregangan hubungan dengan Presiden Jokowi.
Sudah banyak pakar dan organisasi masyarakat sipil yang mengingat bahaya kaburnya tugas negara dengan urusan kampanye politik untuk memajukan kepentingan pihak tertentu. Memang, para menteri diperbolehkan untuk berpihak dan berkampanye untuk calon tertentu dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun, terdapat etika politik dan norma-norma demokratis yang tergerus jika para menteri Jokowi masih menjabat sekaligus aktif mempromosikan kandidat tertentu. Oleh karena itu, ada baiknya para menteri-menteri Jokowi melihat tindakan Mahfud MD sebagai contoh yang baik dalam etika politik dan kehidupan kewarganegaraan.
