Soeharto yang sudah lama wafat kini, ‘hidup kembali’ menjelang Pemilu 2024. Dirinya ‘bangkit’ tidak seperti bangun begitu saja dari kubur, melainkan ‘bangkit’ dengan bantuan Artificial Intelligence atau A.I.
Mantan presiden Indonesia kedua tersebut ‘bangkit kembali’ melalui video akun pribadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa dengan teknologi deepfake.
Dalam postingan tersebut, Soeharto mengajak masyarakat untuk memilih wakil rakyat dari partai Golkar, karena dapat melanjutkan impiannya membangun Indonesia. Tidak hanya itu, isi video juga berisi prestasi yang sudah diwujudkannya selama menjabat sebagai presiden seperti, pembangunan infrastruktur.
Tentu video ini menimbulkan banyak respons terutama, banyak yang kontra dengan kemunculan video ini.
Bagaimana tidak? Presiden yang lekat dengan ekspresi senyumnya hingga dijuluki sebagai ‘The Smiling General’ ini memimpin Indonesia selama 32 tahun. Selama itu, demokrasi seolah hanya khayalan belaka karena banyaknya kontra yang terjadi seperti, represif, tidak adanya kebebasan sipil, militeristik hingga penghilangan paksa.
Banyak pihak yang mengatakan untuk jangan terlena dengan teknologi A.I dan harus jeli terhadap sejarah masa pemerintahan presiden Soeharto. Contohnya adalah Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Usman berkata kepada para pemilih untuk bersikap kritis, jeli, dan memahami bagaimana rekam jejak Soeharto selama dirinya menjabat dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama itu.
Dirinya menambahkan kepada para pemilih muda, jangan langsung terpukau terhadap A.I yang bisa ‘menghidupkan kembali’ Soeharto dan digambarkan sebagai tokoh pembangunan. Kasus HAM yang terjadi juga harus dilihat kembali untuk dijadikan pembelajaran.
“Mulai dari Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Pembantaian Santa Cruz 1991 hingga Kasus Penculikan Aktivis 1997-1998” ujar Usman.
Penggunaan A.I memang sedang marak sebagai alat kampanye menjelang pemilihan 14 Februari 2024 nanti. Kebebasan menggunakan kecerdasan buatan ini menjadi ‘celah’ bagi para calon legislatif untuk berkampanye dan regulasi terhadap hal tersebut belum berada di tahap sempurna untuk benar-benar mengendalikan maraknya A.I untuk berkampanye.
Tentu hal ini bisa jadi ‘pedang bermata dua’ bagi calon legislatif tersebut. Dapat menghasilkan hal yang baik, dapat juga menghasilkan yang buruk.
