Pada Jumat (12/1) kemarin, Jokowi digugat ke PTUN oleh beberapa advokat atas tuduhan usaha membangun politik dinasti. Gugatan dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara. TPDI, diwakili oleh Petrus, mengatakan majunya Gibran sebagai Cawapres akibat dari usaha ayahnya, Jokowi.
Gibran yang menjabat sebagai Walikota Solo sebenarnya belum memenuhi batas umur yang diperlukan untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, keputusan dari Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa orang yang sudah pernah menjadi Kepala Daerah, meskipun belum mencapai umur 40 tahun, dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Keputusan yang disebut-sebut sebagai nomor 90 tersebut melanggengkan jalan Gibran menuju calon RI 2.
Polemik muncul akibat fakta bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan keputusan tersebut adalah bagian dari keluarga besar Jokowi. Anwar Usman merupakan ipar dari Jokowi. Oleh karena itu, muncul sarat kepentingan dalam keputusan akibat adanya relasi antara Usman sebagai pengambil keputusan dan Jokowi yang diuntungkan oleh keputusan tersebut. Petrus menilai bahwa Usman harusnya tidak terlibat atas pengambilan keputusan dalam gugatan tersebut.
Bahkan, seluruh keluarga besar ikut digugat oleh Petrus dan rekan-rekannya di TPDI. Selain Jokowi dan Anwar Usman, turut serta Gibran, putra Jokowi, dan adiknya, Kaesang Pangarep. Turut tergugat pula Bobby Nasution, Walikota Medan, dan istri Jokowi, Iriana.
Petrus juga lebih lanjut mengatakan bahwa istri Jokowi, Iriana, memiliki andil dalam pembangunan politik dinasti ini. Ia merujuk pada laporan tempo yang memaparkan lobi-lobi Iriana ke beberapa pihak untuk mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden. Saat itu, Gibran masih menjadi Walikota Solo mengikuti jejak ayahnya. Ia menang mudah dalam Pemilihan Walikota beberapa tahun silam di kota tersebut.
Presiden Indonesia tersebut memang sedang dalam kontroversi akibat keterlibatan anggota-anggota keluarganya dalam politik praktis. Hal ini dianggap sebagai praktik politik dinasti. Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Walikota Solo. Sedangkan adik dari Gibran, Kaesang Pangarep, kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ia juga pernah digadang-gadang akan menjadi Calon Walikota Depok. Sedangkan Gibran juga pernah diisukan akan maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Tak hanya itu, Bobby Nasution sebagai ipar dari Jokowi juga terpilih dan kini menjadi Walikota Medan.
Langkah Kaesang dan Gibran untuk maju dalam politik praktis sendiri sempat jadi kejutan sebab keduanya dahulu lebih identik sebagai saudagar dan pengusaha. Keduanya memiliki beberapa usaha di bidang FnB, seperti penjualan makanan ringan berupa pisang dan martabak. Namun, Gibran kemudian memutuskan untuk mencoba menjadi kepala daerah, langkah yang diikuti oleh adiknya.
Dinamika ini menjadi sangat kontroversial akibat bahayanya bagi demokrasi Indonesia. Dalam situasi politik nasional, banyak muncul politik dinasti di berbagai daerah di Indonesia yang menghambat pertumbuhan daerah. Selain itu, Jokowi juga ditengarai ingin melanjutkan pengaruh politiknya setelah selesai dalam dua jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Apalagi, Gibran kemudian berpasangan dengan Prabowo, yang digadang-gadang merupakan Capres yang secara implisit didukung oleh presiden petahana tersebut.
Gugatan ini melibatkan beberapa nama kuasa hukum. Tercatat Petrus, Carrel Ticuali, Erick S. Paat, Robert B. Keytimu, Jemmy S. Mokolensang, Paskalis A. Dachunha, Pitri Indriningtyas, Roslina Simangunson,g, dan Pieter Paskalis sebagai bagian dari TPDI dan Perekat Nusantara.
