100 tokoh Indonesia membuat pernyataan terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Kelompok yang diwakili oleh Din Syamsudin ini mendukung setiap bentuk investigasi, seperti hak angket dari DPR, untuk melihat apakah pemilu 2024 berlangsung secara adil atau tidak. Berikut tujuh poin dari 100 tokoh Indonesia tersebut:
Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa
Mencermati dengan saksama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan/pencalonan Presiden – Wakil Presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara baik Quick Count di Televisi maupun Real Count oleh KPU, kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres Bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan:
1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain:
- Adanya Daftar Pemilih Tetap/DPT Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih (seperti yang diajukan ole pihak tertentu ke KPU) yang tidak diselesaikan dengan baik,
- Terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung Paslon 02,
- Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri ole Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilu kepada Paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) yang nyata,
- Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dan/atau Paslon 02,
- Pencoblosan dini untuk Paslon 02 di beberapa tempat, di dalam maupun di luar negeri (diberitakan luas di media massa),
- Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan Paslon 02, sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3000 TPS, dan
- Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di Luar Negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan Paslon 02
2. Berdasarkan bukti, indikasi, dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya. Pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Sehubungan dengan itu kami mendesak:
- Dilakukannya Audit Forensik terhadap IT KPU.
- Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran,
- Pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifiksi keabsahannya, secara terbuka dan transparan di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan,
- Penghentian pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count), dan Hasil Hitung Ril (Real Count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah.
3. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan Hak Angket (Penyelidikan) terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan Hak Angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden.
4. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh Kekuasaan Eksekutif.
Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka ketamakan berkuasa dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara.
Jakarta, 21 Februari 2024
Lebih lanjut, 100 tokoh ini juga menyampaikan bahwa jalannya pemilu 2024 telah menyimpang dari etika politik, agama, serta budaya bangsa. Secara khusus Din Syamsuddin mengatakan bahwa Pemilu 2024 mengalami peristiwa-peristiwa yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, tim 100 tokoh ini menolak penyelesaian sengketa pemilu 2024 melalui Mahkamah Konstitusi. Mereka lebih memilih polemik yang ada diselesaikan melalui jalur lain, seperti hak angket DPR. Bahkan, kelompok 100 tokoh ini tidak keberatan jika investigasi pemilu berujung opada pemakzulan Presiden Jokowi.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengklaim bahwa 100 tokoh tersebut dibentuk oleh banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Termasuk di antaranya adalah Jusuf Kalla, mantan wakil presiden Indonesia. “Dan kami semua para tokoh, baik agama, cendekiawan, ilmuwan, dan pekerja sosial sudah sampai ke tingkat suasana kebatinan yang sangat geram terhadap keadaan bernegara” tegas Din.
Beberapa nama dalam 100 tokoh tersebut adalah Abraham Samad, mantan ketua KPK; DIdin Damanhuri, pendiri INDEF; Fachrur Razi, mantan Wakil Panglima Abri dan mantan Menteri Agama; MS Kaban, nmantan Menteri Kehutanan, Roy Suryo, mantan Menpora, dan Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara PAN.
